Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Taman Safari Indonesia (TSI) berfokus pada tuduhan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain sirkus OCI.
Sejumlah mantan pekerja, sebagian besar perempuan, melaporkan pengalaman kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk dugaan perbudakan, kepada Kementerian HAM pada 15 April 2025.
Mereka mengaku dipaksa bekerja tanpa upah, dipisahkan dari keluarga sejak kecil, dan mengalami penyiksaan seperti dipukul, disetrum, hingga dipasung.
Laporan ini menyeret nama TSI karena sebagian pertunjukan OCI berlangsung di fasilitas mereka, meskipun TSI dan OCI adalah entitas hukum yang terpisah.
Pihak TSI, melalui Komisaris Tony Sumampauw, membantah tuduhan eksploitasi, menyebutnya mengada-ada dan menegaskan bahwa OCI dan TSI adalah organisasi berbeda.
Tony juga menyatakan isu serupa pernah muncul pada 1997 dan telah ditangani Komnas HAM, dengan klaim bahwa anak-anak pekerja berasal dari panti asuhan di Kalijodo dan dirawat, bukan dieksploitasi.
TSI juga menyebut adanya somasi dari mantan pemain OCI sebesar Rp 3,1 miliar pada 2024, yang mereka anggap tidak berdasar karena tidak ada hubungan hukum dengan pekerja OCI.
Siapa Pemilik Taman Safari Indonesia?
Taman Safari Indonesia dimiliki oleh keluarga Manansang. Pendiri awal adalah Hadi Manansang, yang juga mendirikan OCI pada 1967. Bisnis ini dilanjutkan oleh ketiga anaknya:
Jansen Manansang, Direktur TSI Group, dikenal sebagai tokoh kunci dalam pengelolaan TSI.
Frans Manansang, salah satu pendiri TSI, disebut dalam tuduhan penyiksaan oleh mantan pemain seperti Vivi dan Butet.
Tony Sumampauw, Komisaris TSI dan pelatih satwa OCI, yang aktif memberikan klarifikasi terkait tuduhan eksploitasi.
Taman Safari Indonesia didirikan pada 1981 di lahan bekas perkebunan di Cisarua, Bogor, dan resmi beroperasi pada 1986. Keluarga Manansang mengembangkan TSI terinspirasi dari Ringling Brother Circus dan safari di Australia, beralih dari sirkus ke konservasi satwa.
Meski TSI menegaskan independensinya dari OCI, publik di media sosial, seperti pada unggahan di X, terus menyoroti keterkaitan keduanya karena riwayat pendiri yang sama dan tuduhan serius dari eks pekerja. Kementerian HAM berencana memanggil TSI untuk klarifikasi lebih lanjut, dan ada desakan pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini.
Catatan: Informasi ini berdasarkan sumber web dan unggahan X terkini, namun tuduhan dan bantahan masih memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.
